Oleh: Edy Mulyadi*
Dalam kurun dua bulan terakhir harga beras melonjak-lonjak.
Bayangkan, harga beras telah terbang dari Rp 7.000/kg jadi Rp
10.500-11.000/kg hanya dalam tempo dalam 8 pekan. Keruan saja, rakyat
menjerit. Perut mereka makin melilit. Hati pun kian sakit.
Di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, rakyat benar-benar telah
menjadi yatim piatu. Rakyat dipaksa menghadapi berbagai persoalan hidup
sendiri. Di mana Pemerintah? Pemerintah sudah lama absen! Mereka sibuk
dengan urusan sendiri-sendiri. Mereka adalah kumpulan penggenggam amanah
yang autis. Ironis. Tragis!
Pertanyaan besar yang patut disorongkan kepada Jokowi-JK adalah, apa kerja kalian selama ini?
Khusus buat Jokowi, sebaiknya kamu, tuh, mulailah down to earth.
Jangan lagi berpikir yang ‘besar-besar’ dan, sepertinya, gagah.
Singkirkan dulu berbagai gagasan wah seperti poros maritim, tol laut,
dan lainnya. Cobalah lihat, lebih dari 15,5 juta rakyat Indonesia yang
miskin itu kini makin miskin karena harga beras yang tak terkendali.
Maaf, ya, saya memang sengaja mengkamu-kamukan Jokowi. Bukannya
bermaksud tidak sopan kepada Presiden, lho. Ini sekadar mengingatkan
kembali tagline yang dilekatkan para pendukungnya, “Jokowi adalah kita!”
Saya memaknai jargon itu benar-benar sebagai Jokowi adalah kita.
Jokowi adalah teman, sahabat. Bahkan Jokowi adalah benar-benar kita.
Jadi, ga apa-apa dong kalau berkamu-kamu dengan Jokowi.
Kebijakan sembrono
Kian menggunungnya derita 15,5 juta rakyat miskin bermula dari
kebijakan gegabah Jokowi-JK yang menghapuskan program beras untuk rakyat
miskin (Raskin). Kebijakan itu makin konyol karena bekas Walikota dan
Gubernur DKI yang ‘desertir’ itu mengganti program Raskin dengan kartu
bank. Idenya, kelak, rakyat miskin bisa membeli beras dengan kartu bank
yang diberikan pemerintah.
Rencananya, electronic money alias e-money, begitu
program pengganti Raskin itu disebut, baru akan digulirkan enam bulan ke
depan. Kalau pun jadwalnya melar, paling lambat sudah menggelinding
awal tahun 2016. Dengan e-money, pemerintah tidak lagi
menyalurkan beras kepada rakyat miskin, tapi diganti dengan mentransfer
dana ke rekening rakyat. Nah, uang elektronik itulah yang bisa digunakan
untuk membeli beras.
Baru sampai di sini sebetulnya sudah mencuat betapa sembrononya mengganti Raskin dengan e-money.
Di lapangan, terutama di daerah-daerah memangnya mudah membeli beras
dengan ‘uang plastik’? Kalau pun harus menguangkan lewat ATM, apa
mesinnya bisa ditemui di tiap pelosok desa? Kalau ternyata tidak ada,
kemana rakyat miskin itu harus menguangkan e-money-nya? Singkat kata, bakal timbul serenceng keribetan baru yang membelit rakyat miskin tadi.
Penghapusan program Raskin dan mengganti dengan e-money inilah
yang dikritik sejumlah kalangan. Kepala Badan Urusan Logisitik (Bulog)
era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, adalah salah satunya.
Menurut dia, Raskin selama ini sangat efektif membantu rakyat miskin.
Pasalnya, dibagikan langsung oleh kepala-kepala Dukuh kepada keluarga
miskin dan jompo.
Di sisi lain, ekonom senior yang dikenal bertangan dingin
menyelesaikan banyak problem ekonomi ini mengakui, memang terjadi
manipulasi Raskin di beberapa kota. Meski begitu, lanjut dia, tidak
berarti kelemahan pelaksanaan di kota-kota besar tersebut membuat Raskin
dihapus. Seharusnya, programnya diperbaiki, bukan malah menghapus
program Raskin.
Bisa jadi tidak banyak orang tahu, RR, begitu tokoh nasional ini
biasa disapa, adalah orang di balik cikal bakal program Raskin ketika
masih menjadi Kepala Bulog. Tapi kegeramannya bukan semata-mata karena
Raskin dihapus Joko Widodo-JK.
“Penghapusan Raskin adalah kebijakan keblinger karena 15,5
juta keluarga miskin tidak memiliki daya beli membeli beras pada harga
pasar. Kondisi ini akan membuat keluarga miskin betul-betul diabaikan
dan dibiarkan lapar. Kejam!” ujarnya masygul.
Hatinya tidak untuk rakyat
Sejatinya, penghapusan program Raskin bukan cuma menunjukkan
Jokowi-JK sembrono. Tapi juga sekaligus membuktikan bahwa hati mereka
benar-benar tidak untuk rakyat. Padahal, berpihak kepada rakyat inilah
jualan yang terus-menerus disemburkan pasangan itu dan para pendukungnya
selama kampanye Capres-Cawapres.
Penghapusan Raskin akan menggiring beras sepenuhnya mengikuti
mekanisme pasar. Inilah jiwa dari mazhab neolib. Ujung-ujungnya, bukan
mustahil Indonesia akan semakin tinggi tingkat ketergantungannya
terhadap beras impor. Selanjutnya gampang ditebak siapa saja yang bakal
menangguk untung besar. Mereka itulah segelintir importir yang membentuk
kartel beras. Di kalangan pemain beras, konon, nama dengan inisial BH
sudah begitu kondang sebagai raja kartel komoditas strategis ini.
Padahal, selama ini Raskin bukanlah sekadar program menjual beras
kepada rakyat miskin dengan harga murah. Ia juga sekaligus menjadi
bagian dari instrumen pengendali harga di tingkat petani, khususnya saat
panen raya. Bukan hal aneh bila harga gabah dan beras terjun bebas saat
panen. Dengan program Raskin, pemerintah melalui Bulog berkewajiban
membeli beras petani sampai 3,5 juta sampai 4 juta ton. Itulah sebabnya
tiap tahun pemerintah menganggarkan dana hingga Rp18 triliun untuk
keperluan ini.
Selain itu, program Raskin juga sekaligus menjadi alat ampuh untuk
menjadi penyangga stok beras pemerintah yang 1 juta-2 juta ton. Jumlah
ini kudu tersedia setiap saat. Saat cadangan cukup, spekulan tidak
berani macam-macam memainkan harga. Begitu harga sedikit naik dengan
tidak wajar, pemerintah bisa langsung membanjiri pasar.
Nah, sejumlah program yang pro rakyat tadi bakal menguap seiring dihapuskannya program Raskin. Saya benar-benar heran, mosok sih Jokowi
yang gemar blusukan itu, yang katanya merakyat itu, tidak paham
soal-soal mendasar seperti ini? Masak sih Jokowi yang katanya merakyat
itu tidak bisa menangkap problem dan kesulitan yang dialami rakyat
kecilnya? Kalau soal para menterinya, saya memang sudah sejak awal tidak
berharap banyak. Mereka adalah jajaran pembantu Presiden dengan mutu
jauh di bawah banderol. Anak-anak muda menyebutnya KW-3!
Liarnya harga beras sekali lagi menjadi bukti bahwa, Jokowi yang
dipersepsikan merakyat itu, ternyata malah gemar menyengsarakan rakyat.
Hanya dalam tempo kurang dari enam bulan sejak terpilih menjadi
Presiden, dia justru banyak menggelontorkan kebijakan yang mencekik
rakyatnya sendiri.
Menaikkan tarif dasar listrik (TDL), menaikkan harga BBM jenis
premium ketika harga minyak dunia terjun, menaikkan harga gas LPG 3 kg,
menaikkan tarif kereta api hingga 400%, dan lainnya. Dan, yang teranyar,
Jokowi beserta para menterinya sama sekali ngga engeh harga beras sudah terbang lebih dari 30%.
Mestinya Jokowi paham benar, bahwa beras bukanlah perkara sepele bagi
negeri dengan penduduk lebih dari 256 juta jiwa ini. Begitu vitalnya
urusan beras, hingga ketika Soeharto berkuasa, dia benar-benar menjaga
ketersediaan beras dengan harga terjangkau rakyat kecil.
Bagi Penguasa Orde Baru itu, beras bisa membahayakan kesinambungan
kekuasaannya. Sikap serupa juga ditunjukkan sejumlah penguasa di
negara-negara maju, seperti Jepang. Itulah sebabnya Pak Harto berupaya
dengan segala cara, agar negeri ini kebutuhan beras bisa dipasok dari
dalam negeri. Upayanya itu akhirnya membuahkan hasil menggembirakan.
Food Agriculture Organization (FAO) mengganjar Indonesia dengan
penghargaan sebagai negara yang berhasil berswasembada beras pada 1986.
Beras memang bukan soal remeh-temeh. Saat Rizal Ramli menjadi Kepala Bulog, dia punya semacam early alert system. Pergerakan
harga beras terus dipantau, terutama di beberapa kota yang dianggap
penting. Seperti memonitor harga saham-lah. Jika harga naik di atas Rp50
saja per hari, warna kuning muncul. Kalau naiknya sampai Rp100/hari,
maka ini sudah masuk warna merah. Pergerakan harga itulah yang dipantau
dan dianalisis untuk diambil tindakan secara cepat dan tepat.
Sayangnya, pemerintahan Jokowi sama sekali tidak menyadari soal ini. Perlu waktu hingga 8 pekan untuk membuat mereka engeh, itu pun baru terjadi setelah media meributkannya dalam pemberitaan mereka.
Pak Presiden, kamu tuh selama ini ngapain aja, sih? Lha mbok kalo telmi alias telat mikir ya jangan kelewatan dong, ah!
Jakarta, 3 Maret 2015
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar